DPR Nyatakan, Jika Pemerintah Memerlukan Dana Haji Maka Harus Minta Persetujuan Jamaah Dulu

ilustrasi

Soal ihwal investasi dana haji untuk infrastruktur , Ketua Komisi VIII , Ali Taher menganjurkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh Islam. Pemerintah pun harus minta izin kepada jemaah haji sebelum menggunakan dana .

“Saya kira , BPKH perlu mengundang tokoh-tokoh Islam menyerupai NU , Muhammadiyah , Persis dan lain-lain sebelum menjalankan amanahnya ,” kata Ali Taher di Gedung Nusantara 3 , Komplek Parlemen Senayan , Jakarta pada Selasa , (01/08).

Anjurkan diungkapkannya alasannya duduk perkara dana haji telah jadi materi omongan di masyarakat secara luas. Dengan mengundang tokoh-tokoh Islam , Ali melanjutkan , dibutuhkan ada jalan keluar yang sempurna dalam menangani masalah tersebut.

Terlebih , alasannya dana yang akan digunakan tersebut yakni milik jamaah. Maka , BPKH dibutuhkan mampu menjaganya dengan baik. “Kan dana dari jamaah untuk jamaah , dan dana kan untuk berangkat haji jamaah ,” tuturnya.

Ali pun  meminta pemerintah mempertimbanagkan kembali rencaana penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur. Menurutnya , jikalau pemerintah memang menggunakan dana tersebut harus ada persetujuan terlebih dahulu dengan jemaah calon haji.

“Jika negara sedang memerlukan dana tersebut , setidaknya ada persetujuan dulu kan , janji g ,” tandasnya.

Sumber: kiblat
Kabarkabari.id