Gerindra Nyatakan, Bahwa Sekjen PDIP Salah Besar Lantaran Menanggapi Pernyataan Prabowo

Saling serang argumen antar petinggi partai terkait ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) 20 persen bangku di DPR atau 25 persen bunyi nasional dalam UU Pemilu terus berlangsung.

Kali ini , Wakil Ketua DPP Umum Partai Gerindra , Arief Poyuono menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) , Hasto Kristianto yang mengatakan Ketua Umum DPP Umum Partai Gerindra , Prabowo Subianto dan pihak lain yang terus-menerus mencari kesalahan dari penetapan PT , terlalu berambisi untuk menjadi presiden.

"Bukan ambisi. Salah besar Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Prabowo yang mengatakan lawakan politik dan menipu rakyat ," ujar Arief , Senin (31/7).

Prabowo sebelumnya menegaskan , Gerindra tidak ikut bertanggung jawab dalam akreditasi RUU Pemilu. Mereka tidak mau ditertawakan sejarah. Mereka tidak mau ikut sesuatu yang melawan daypikir dan logika.

"Presidential threshold 20 persen , menurut kami , yakni lawakan politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat ," kata Prabowo usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat , Susilo Bambang Yudhoyono , di Puri Cikeas , Bogor , Jawa Barat , Kamis malam (27/7).

Menurut Arief , yang menyetuji PT 20-25 persen bukan hanya lawakan politik dan menipu rakyat , tapi merusak tatanan konstsi.

"Yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar hak konstsi para pemilih pemula dan menganggap rakyat kurang pandai hanya demi memulai sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019 ," ungkapnya.

Kekurangwarasan partai-partai yang menyetujui adanya PT menurut beliau sebab Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2019 akan berlangsung secara serentak.

"Jika yang dijadikan dasar PT 20 persen yakni hasil perolehan bunyi dan bangku di DPR pada Pemilu 2014 , artinya pemilih pemula pada Pemilu 2019 kehilangan hak konstsinya untuk mengusung seseorang calon Presiden sebab mereka pada tahun 2014 belum mampu menunjukkan suaranya sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019 ," terperinci Arief.

"Nah ini sama saja Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat dan kurang hingga otaknya perihal sebuah arti hak konstsi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Makara wajar saja jika PDIP sering disamakan dengan PKI , habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih ," pungkasnya menambahkan.

Sumber: rmol

Kabarkabari.id