Politisi PKS Mengingatkan, Bahwa Infrastruktur Itu Harusnya Pakai APBN, Bukan Malah Pakai Dana Haji

ilustrasi

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai , pemerintah tidak sempurna jikalau menggunakan dana haji untuk aktivitas pembangunan infrastruktur.

"Mestinya pembangunan infrastruktur , memakai pos anggaran APBN , bukan dana haji ," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis , Senin.

Menurut Hidayat , pemerintah diperlukan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.

Politisi PKS berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak sempurna dan seharusnya tidak dilaksanakan.

"Seharusnya , dana haji yang notabene milik umat digunakan untuk kepentingan misalnya menyebabkan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melakukan ibadah di Mekah ," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan , Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya biar penggunaan dan pemanfaatan dana haji harus mengacu pada perundang-undangan yang ada.

"Yang penting jangan bertentangan dengan peranturan UU yang ada ," kata Presiden ketika menghadiri Idulfitri Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan , Jagakarsa , Jakarta Selatan , Minggu (30/7).

Selain , Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dana haji dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.

Sebelumnya , Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyakini dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur akan menguntungkan di masa mendatang.

"Resikonya pasti ada , ongkosnya naik haji kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan mampu terkena inflasi , alasannya daya beli. Untuk harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan ," kata Jusuf Kalla di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar , Sulawesi Selatan , Jumat (28/7).

Menurut Wapres JK , dana haji tersebut berasal dari uang muka para jamaah haji yang mendaftar hari ini dan naik hajinya pada 10-35 tahun ke depan , sehingga dari pada dana tersebut tidak digunakan lebih baik diinvestasikan ke infarstuktur dan perjuangan lainnya yang menguntungkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan dana haji harus secara hati-hati dan sesuai dengan tata kelola apabila ingin digunakan sebagai instrumen untuk investasi.

"Karena ini dana umat , ia harus dikelola dengan hati-hati , transparan , akuntabel , mengikuti rambu-rambu prudent , good governance , dan harus bebas korupsi ," kata Sri Mulyani , Kamis (27/7).

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemanfaatan dana haji bagi kepentingan investasi ketika ini masih tergantung pada lembaga pengelola dana haji yang selama ini telah bekerja profesional.

Sumber: teropongsenayan

Kabarkabari.id