Kapolda Jawa Barat Dicopot, Benarkah Karena Alasan Ini?

Irjen Anton Charliyan

Hari ini melalui telegram, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merombak sejumlah jajaran Kapolda. Salah satu Kapolda yang dicopot adalah Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan. Anton Charliyan Dicopot dari jabatannya sebagain Kapolda Jawa Barat termaktub dalam telegram nomor ST/2032/8/2017 tertanggal 25/8/2017 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Arief Sulistianto. Jabatan Anton digeser ke posisi baru sebagai Wakalemdikpol.

Isu yang beredar pencopotan Anton terkait isu penerimaan Akpol di Polda Jabar yang sempat bermasalah. Penerimaan Akpol yang sempat viral karena adanya amukan orang tua yang tidak terima anaknya gagal karena masalah putra daerah. Adapun aturan putra daerah tersebut tidak berlaku kecuali di Papua.

Akibat aturan putra daerah yang sempat diberlakukan Anton tersebut, peneromaan Akpol di Polda Jawa Barat diambil alih oleh Mabes Polri. Saat itu Anton juga menerima teguran dari Kapolri.

Posisi yang ditinggalkan Anton diisi Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumsel. Kapolda Sumsel diisi Irjen Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kapolda Riau.

Sebelumnya Irjen Anton juga sudah mendapat teguran Kapolri ke Kapolda Jabar soal Seleksi Akpol, Hal itu adalah Hukuman. Hal tersebut  membuat Kapolri  turun tangan denganmembatalkan kebijakan tersebut sekaligus menegur Anton sebagai pihak yang membuat kebijakan.

Keributan ini muncul karena adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat bernomor Kep/702/VI/2017 yang ditandatangani pada 23 Juni 2017, Surat keputusan yang mengatur mengenai putra daerah dan non putra daerah dalam seleksi taruna Akpol. Anton Charliyan membantahnya tapi Mabes Polri menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut memang ada dan terbit tanpa sepengetahuan Kapolri.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. Ir Sodik Mujahid menyatakan menegur Kapolri karena melakukan penunjukan Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat. Ia tindakan Anton bertentangan dengan tugas utama Polri dalam kasus penyerangan anggota FPI.

Menurut dia, dengan fakta penuh ketidakadilan ini terbukti bahwa Kapolri telah salah pilih. Dia pun juga prihatin atas penangkapan oknum anggota FPI yang diduga menjadi pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor,  langsung dijadikan tersangka. Sedangkan oknum GMBI yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang.  Ia juga melihat ada kesengajaan pemihakan opini oleh Kadivhumas Polda Jabar yang telah membuat berita hoax.

Sumber: kumparan
Kabarkabari.id